Pergantian menteri keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara menarik perhatian berbagai pihak, terutama kalangan pekerja. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) angkat suara terkait harapan mereka pada kebijakan ke depan. Mereka meminta agar Suahasil melanjutkan kebijakan yang telah dibangun sebelumnya, khususnya dalam hal menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan perlindungan lapangan kerja.
Industri rokok, tembakau, makanan, dan minuman menjadi salah satu sektor yang padat karya serta memiliki rantai pasok luas di berbagai daerah. Kebijakan fiskal, terutama terkait pajak dan cukai, dinilai sangat berpengaruh terhadap kelangsungan jutaan pekerja di sektor ini. FSP RTMM-SPSI menilai, kebijakan yang terlalu ketat bisa memicu PHK massal dan menekan daya beli masyarakat.
Harapan Serikat Pekerja pada Kebijakan Suahasil Nazara
FSP RTMM-SPSI menyampaikan apresiasi atas kerja Purbaya selama menjabat. Mereka berharap Suahasil mampu menjaga kestabilan regulasi yang selama ini menjadi pondasi bagi iklim usaha di sektor yang mereka wakili. Kebijakan yang berkelanjutan dinilai penting agar pelaku usaha bisa merencanakan langkah jangka panjang tanpa terlalu banyak ketidakpastian.
1. Perlunya Kebijakan Fiskal yang Seimbang
Federasi menekankan bahwa penerimaan negara dan perlindungan tenaga kerja bukan dua hal yang saling bertentangan. Justru, jika industri bisa tumbuh secara stabil, maka penerimaan negara juga akan mengalir secara konsisten. Mereka meminta agar kebijakan fiskal ke depan tidak hanya fokus pada target angka, tapi juga memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi di lapangan.
2. Jaga Kestabilan Regulasi untuk Perlindungan Usaha
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya kepastian regulasi. Pelaku usaha membutuhkan kejelasan aturan agar bisa merancang strategi produksi, distribusi, dan penjualan secara efektif. Ketidakpastian berpotensi menghambat investasi dan mengurangi lapangan kerja.
3. Hindari Kebijakan yang Picu PHK Masif
FSP RTMM-SPSI mengingatkan bahwa sektor rokok dan makanan-minuman memiliki keterkaitan erat dengan jutaan pekerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan yang terlalu menekan sektor ini, misalnya melalui kenaikan cukai yang terlalu tinggi, bisa memicu PHK besar-besaran. Ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Kebijakan yang Diharapkan
FSP RTMM-SPSI tidak menolak adanya penyesuaian kebijakan, selama itu dilakukan secara bertahap dan tidak merugikan pekerja serta pelaku usaha kecil. Mereka juga menyarankan agar Kemenkeu lebih terbuka dalam berdialog dengan pihak-pihak terkait sebelum mengambil keputusan besar.
1. Evaluasi Dampak Sebelum Menerbitkan Aturan Baru
Sebelum menerbitkan kebijakan baru, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampaknya terhadap lapangan kerja dan rantai pasok. Ini bisa dilakukan melalui diskusi dengan federasi pekerja dan asosiasi industri.
2. Terapkan Kebijakan dengan Pendekatan Bertahap
Alih-alih langsung memberlakukan kebijakan yang terlalu ketat, lebih baik dilakukan secara bertahap. Ini memberi waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri tanpa harus langsung merumahkan pekerja.
3. Jaga Komunikasi dengan Stakeholder
Keterbukaan dalam komunikasi akan membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian. FSP RTMM-SPSI berharap agar Kemenkeu tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan.
Tantangan di Depan
Menghadapi pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan, FSP RTMM-SPSI menyadari bahwa ada tantangan baru yang harus dihadapi. Namun, mereka tetap optimis bahwa jika komunikasi dijalin dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih seimbang dan tidak merugikan pihak manapun.
1. Menjaga Kredibilitas APBN Tanpa Mengorbankan Lapangan Kerja
Target penerimaan negara memang penting, tapi tidak boleh dicapai dengan cara yang merugikan pekerja dan masyarakat. FSP RTMM-SPSI menilai bahwa APBN bisa tetap kuat jika ekonomi produktif tetap dijaga.
2. Menyeimbangkan Kebutuhan Negara dan Kepentingan Rakyat
Negara membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan, tapi rakyat juga butuh pekerjaan dan penghasilan. Kebijakan fiskal yang bijak harus bisa menjembatani dua kebutuhan ini.
3. Menghindari Kebijakan yang Memicu Resesi Lokal
Kenaikan pajak atau cukai yang terlalu tinggi bisa menyebabkan penurunan konsumsi. Ini akan berdampak langsung pada produksi dan lapangan kerja. FSP RTMM-SPSI meminta agar hal ini dihindari.
Penutup
FSP RTMM-SPSI tetap berkomitmen untuk menjaga kepentingan pekerja di sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman. Mereka berharap agar Kemenkeu di bawah kepemimpinan Suahasil Nazara bisa menjadi mitra yang responsif dan peduli terhadap kondisi lapangan. Kebijakan yang seimbang akan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat sesuai dengan kondisi dan pernyataan yang tersedia hingga tanggal publikasi. Kebijakan pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu tergantung situasi dan kebutuhan nasional.
Bintang Fatih Wibawa merupakan penulis dan jurnalis yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Bidang keahliannya meliputi industri perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Bintang berkomitmen menyajikan informasi keuangan yang akurat, faktual, dan bermanfaat bagi pembaca.
