Ilustrasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi mengganggu jalur perdagangan energi global, terutama melalui Selat Hormuz. Kabar ini langsung memicu kekhawatiran di pasar minyak dunia, yang akhirnya berdampak pada harga energi global, termasuk bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Meski begitu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Pernyataan ini disampaikan meski harga minyak mentah dunia terus bergerak naik, mencerminkan ketidakpastian yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Dampak Geopolitik Terhadap Harga Energi Global
Ketegangan di Timur Tengah bukan hal baru. Namun, kali ini potensi gangguan terhadap jalur perdagangan energi jauh lebih besar. Salah satu titik panas adalah Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi pintu keluar minyak dari negara-negara Teluk.
1. Jalur Strategis yang Rentan Konflik
Selat Hormuz menjadi salah satu titik kritis dalam perdagangan minyak global. Sekitar 20 persen minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sangat bergantung pada jalur ini untuk mengekspor minyak.
Jika jalur ini terganggu, baik karena blokade maupun konflik bersenjata, maka pasokan minyak global akan langsung terpengaruh. Dampaknya, harga minyak mentah bisa langsung melonjak dalam hitungan hari.
2. Potensi Lonjakan Harga Minyak Dunia
Pakar energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan R. Satyakti, memperkirakan harga minyak bisa mencapai USD100 per barel jika Selat Hormuz benar-benar ditutup. Saat ini, harga minyak berada di kisaran USD72 per barel. Lonjakan hingga 40 persen dalam waktu singkat bisa terjadi jika ketegangan terus meningkat.
Lonjakan ini tidak hanya berdampak pada negara pengimpor besar seperti China atau India. Indonesia pun turut merasakan dampaknya, terutama pada anggaran subsidi energi.
Kebijakan Pemerintah dan Asumsi Makro APBN
Pemerintah RI dalam APBN 2026 masih menggunakan asumsi harga minyak mentah rata-rata USD70 per barel (Indonesian Crude Price/ICP). Asumsi ini menjadi dasar perhitungan pendapatan negara dari sektor migas, serta anggaran subsidi energi.
3. Menanti Skenario Terburuk
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan beberapa skenario antisipasi. Salah satunya adalah jika harga minyak dunia benar-benar melonjak dan bertahan lama. “Sampai kapan, ya perang bisa tiga bulan, bisa enam bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing (menyiapkan) ada skenario,” ucapnya.
Skenario ini mencakup kemungkinan revisi anggaran, realokasi dana, hingga penyesuaian kebijakan energi. Namun, untuk saat ini, pemerintah masih memilih menahan langkah kenaikan harga BBM bersubsidi.
Risiko bagi Anggaran Negara
Lonjakan harga minyak dunia berisiko membengkakkan anggaran subsidi energi. Jika harga minyak mentah benar-benar menyentuh USD100 per barel, maka subsidi BBM bersubsidi akan jauh melampaui anggaran yang telah dialokasikan.
4. Subsidi BBM yang Rentan Terhadap Fluktuasi Harga
Berikut adalah rincian potensi beban subsidi BBM jika harga minyak mentah melonjak:
| Harga Minyak (USD/barel) | Estimasi Beban Subsidi BBM (Triliun IDR) |
|---|---|
| 70 | 45 |
| 85 | 60 |
| 100 | 80 |
Catatan: estimasi berdasarkan asumsi konsumsi BBM bersubsidi 50 juta kiloliter per tahun dan kurs rupiah Rp15.500 per USD.
5. Kebijakan yang Masih Dikaji
Meski belum ada keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah tetap mengamati perkembangan situasi geopolitik secara ketat. Airlangga menyebut bahwa keputusan akan tergantung pada seberapa besar dan berapa lama dampak dari ketegangan di Timur Tengah.
Kenaikan harga BBM selalu menjadi pilihan terakhir karena berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Namun, jika situasi memaksa, pemerintah mungkin harus mempertimbangkan langkah itu.
Alternatif Kebijakan untuk Mengurangi Ketergantungan
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah juga mulai mengevaluasi kembali kebijakan energi nasional. Salah satu fokusnya adalah mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
6. Dorong Energi Terbarukan dan BBM Non-Subsidi
Pemerintah terus mendorong pengalihan konsumsi energi ke sumber yang lebih ramah lingkungan dan mandiri. Program ini mencakup pengembangan energi surya, angin, dan biofuel, serta peningkatan penggunaan listrik untuk transportasi.
Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk beralih ke BBM non-subsidi. Harga yang lebih wajar diharapkan bisa mengurangi beban anggaran negara dan mendorong penggunaan energi yang lebih efisien.
7. Evaluasi Alokasi Subsidi
Subsidi energi di Indonesia masih besar. Jika harga minyak mentah terus naik, maka alokasi anggaran untuk subsidi bisa mengganggu belanja prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan. Evaluasi terhadap sasaran penerima subsidi menjadi penting untuk memastikan bahwa bantuan energi tepat sasaran.
Kesimpulan
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memang berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Namun, pemerintah Indonesia untuk saat ini masih menahan diri dari menaikkan harga BBM bersubsidi. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Namun, jika situasi terus memburuk dan harga minyak mentah benar-benar melonjak, pemerintah mungkin harus mengambil langkah-langkah antisipatif, termasuk meninjau ulang kebijakan subsidi energi.
Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat estimasi berdasarkan kondisi saat artikel ditulis. Harga minyak mentah dan kebijakan pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perkembangan situasi global.
Ryando Putra Jameni merupakan jurnalis dan editor konten yang fokus pada sektor keuangan Indonesia. Bidang keahliannya meliputi industri perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Ryando berkomitmen menghadirkan informasi keuangan yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.
